Perkuat Tata Ruang Papua, FT UNCEN dan Kementerian ATR/BPN Gelar Forum Diskusi Nasional

JAYAPURA — Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih (FT Uncen) memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penyelenggaraan Forum Diskusi Nasional bertajuk “Urgensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Era Kemudahan Berusaha” pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan akademik ini berlangsung secara hibrida (luring di Aula FT Uncen dan daring) yang dihadiri jajaran kementerian, akademisi, pemerintah daerah, praktisi, hingga ratusan mahasiswa dari kawasan Papua dan Maluku.

Forum tingkat nasional ini menghadirkan jajaran narasumber terkemuka, di antaranya Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Arya Indra Purnama, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Agus Sutanto, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Jayapura Henny Rosita Mantundoij, serta Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) FT Uncen sekaligus Koordinator ASPI Wilayah Papua & Maluku, Elisabeth Veronika Wambrauw. Acara dipandu secara interaktif oleh Yohanes Pajar Setiadiwo selaku moderator.

Secara resmi, forum dibuka oleh Wakil Rektor I Universitas Cenderawasih, Dr. Dirk Y. P. Runtumboy. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi tinggi atas kemitraan Fakultas Teknik dan Kementerian ATR/BPN. Beliau menegaskan bahwa pengendalian ruang adalah instrumen vital untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua yang memiliki karakteristik geografis, ekologis, dan sosial-budaya yang unik.

Sinergi Kementerian & Akademisi: Pengendalian Berbasis Kearifan Lokal

Dalam pemaparannya, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Arya Indra Purnama, menekankan bahwa era saat ini telah bergeser pada fokus pengendalian dan pengawasan di lapangan. Penyusunan rencana tata ruang yang memakan energi besar tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan semata, melainkan wajib dikawal implementasinya, salah satunya melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Era saat ini adalah era pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus dipastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan di lapangan,” ujar Arya.

Ia juga mengajak secara terbuka kepada para mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) FT Uncen untuk terlibat aktif dalam program magang dan verifikasi lapangan implementasi KKPR bersama Kementerian ATR/BPN.

Ketegasan Hukum dan Penegakan Aturan Tata Ruang

Sementara itu, Henny Rosita Mantundoij membagikan pengalaman Pemerintah Kota Jayapura dalam pengawasan tata ruang kota. Ia memaparkan berbagai ketegasan penindakan hukum, seperti pelanggaran garis sempadan jalan hingga pembangunan kawasan perumahan yang tidak sesuai peruntukan zona.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto, menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat adat sebagai fondasi utama tata ruang, agar penegakan aturan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.

Tantangan Khusus Tata Ruang Kawasan Papua

Sebagai penanggap akademis dari FT Uncen, Elisabeth Veronika Wambrauw menggarisbawahi berbagai isu krusial penataan ruang spesifik Papua, di antaranya dampak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), maraknya aktivitas pertambangan ilegal, penataan ruang perbatasan antarnegara, hingga pentingnya perlindungan kawasan konservasi strategis seperti Taman Nasional Lorentz dan wilayah lahan basah Ramsar di Papua Selatan.

Komitmen FT Uncen Melahirkan Generasi Perencana Berkualitas

Melalui diskusi komprehensif ini, Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih terus berkomitmen memperluas wawasan akademis civitas akademika. Diharapkan para mahasiswa, khususnya dari Prodi PWK FT Uncen, mampu memahami dinamika pengendalian ruang secara riil serta siap berkontribusi nyata mewujudkan penataan ruang yang tertib, adil, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan di Tanah Papua.

Teknik Uncen: Unggul, Mandiri, dan Berkarya untuk Negeri!